Network
Klikseleb - Wabah Covid-19 di Indonesia belum berakhir, pemerintah berupaya menekan jumlah kasus penularan di berbagai wilayah.
Ditengah upaya melepaskan diri dari kepungan wabah yang terjadi di berbagai daerah, pemerintah justru berkali-kali mengganti struktur tim penanganan Covid-19.
Masyarakat menilai bahwa perubahan yang terjadi berulang kali ini tidak banyak membantu justru akan menjadi penghambat bagi upaya tim penanganan Covid-19 di Indonesia.
Baca Juga: Inggris Mulai Gunakan Aplikasi Pelacak Covid-19, Indonesia Kapan?
Perubahan terakhir yang terjadi membuat masyarakat terkejut, ditunjuknya Luhut Binsar Pandjaitan sebagai komando penanganan Covid-19 di sembilan provinsi dengan tingkat penularan tertinggi di Indonesia.
Kritik dari masyarakat menggema bahkan seorang ahli penyakit menular mempertanyakan kapasitas Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan, dalam menanggulangi wabah Covid-19. Sebelumnya Luhut sudah berkali-kali mengambil alih 'kerjaan menteri lain'.
Baca Juga: Demi Tekan Angka Positif Covid-19, PSBB DKI Jakarta Diperpanjang Hingga 11 Oktober
Sepanjang kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), ia telah berubah jabatan dua kali.
Pertama, ia didudukkan menjadi Kepala Staf Kepresidenan (KSP) di awal periode Kabinet Kerja pada 2014 silam.
Belum genap setahun, Luhut dipindahkan menjadi Menteri koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia (Menko Polhukam).
Baca Juga: Kondisi Terkini Nunung Pasca Seminggu Berjuang Melawan Covid-19
Nyaris setahun kemudian, pria asal Samosir, Sumatera Utara itu pindah jabatan menjadi Menteri Koordinator Kemaritiman (Menko Maritim) yang sebelumnya dijabat Rizal Ramli.
Kala itu, sedang ramai isu reklamasi pantai Utara Jakarta yang ternyata tidak sah secara hukum dan harus segera dibatalkan pembangunannya.
Luhut terlihat keukeuh mempertahankan kelanjutan reklamasi, meski akhirnya gagal.
Dalam jabatan ini, Luhut memang tidak pindah lagi. Akan tetapi, ia sering 'merangkap' jabatan dan bersuara atas persoalan yang tidak berhubungan dengan job description-nya.
Inilah yang membuat masyarakat begitu gemas sampai-sampai menyebut Luhut sebagai 'supermenteri' ataupun 'perdana menteri' karena sering melampaui kerjaannya sebagai Menko Marves.
Kendati demikian, Luhut santai saja menanggapi isu tersebut. Ia mengaku penugasan tim khusus sudah biasa terjadi sepanjang karirnya.
Oleh karena itu, perangkapan jabatan dalam tim khusus tak perlu dipersoalkan masyarakat.
Baca Juga: Demi Tekan Angka Positif Covid-19, PSBB DKI Jakarta Diperpanjang Hingga 11 Oktober
Khusus untuk penanganan Covid-19, Luhut menegaskan tidak ada yang berbeda komando. Hanya saja, ia sebagai Wakil Ketua I ditugaskan dalam ranah yang spesifik.
"Kan dalam organisasi itu sangat biasa. Saya sebagai wakil ketua, Presiden kasih lebih fokus pada detil, 'Pak Luhut saja yang ngurusin ini'. Saya kira biasa dalam operasi militer," tegasnya dikutip Pikiran-Rakyat.com dari kanal YouTube Najwa Shihab.
Menanggapi persepsi masyarakat yang menganggap Luhut 'menteri segala urusan', ia tak mau ambil pusing.
"Kan enggak ada yang salah, persepsi silahkan saja. Hanya orang kan? yang penting saya bisa selesaikan atau tidak. Itu saja. Saya pikir yang diperintahkan presiden, belum ada yang tidak saya selesaikan," tegasnya.
"Itu pikiran-pikiran jelek aja," imbuh Luhut seperti dalam artikel berjudul "Diserang Tudingan Suka Ambil Alih Kerjaan Menteri Lain, Luhut: Itu Pikiran Jelek!", yang dilansir dari laman Pikiran Rakyat.***
