Network
Selain masalah produksi garam yang nilainya masih rendah yakni sekira dua ton per tahun tdak memenuhi standar kebutuhan industri.
Jokowi mengatakan bahwa hal ini tidak sesuai dengan kebutuhan, bahwa kebutuhan garam nasional sampai di angka dua juta ton pertahun maka Indonesia harus melakukan impor garam.
Terkait permasalahan garam nasional Jokowi menegaskan kepada jajarannya bahwa diperlukan pembenahan dan perbaikan kualitas secara merata.
Baca Juga: UU Cipta Kerja dan Potensi Pekerja Kontrak Selamanya, Benarkah Demikian?
Baca Juga: Mengulik Manfaat UU Cipta Kerja Bagi UMKM!
“Kita lakukan pembenahan besar-besaran dari hulu sampai hilir”, ujar Presiden RI Jokowi.
Dengan mengurai beberapa permasalahan bahwa standar kualitas garam tidak memenuhi standar untuk kebutuhan industri dan harus melakukan impor membuat mantan Menteri Kelautan dan Perikanan yang juga termasuk dalam kabinet Jokowi periode sebelumnya, Susi Pudjiastuti geram dengan mengkritik pemerintahan Jokowi.
Susi menegaskan bahwa hal ini selalu terulang sebab tidak ada keseriusan pemerintah dalam mengoptimalkan sektor garam nasional. Lebih lengkap Susi menuliskan kritik itu melalui akun Twitter miliknya sendiri pada 6 Oktober 2020.
“Impor garam industri tanpa kontrol & jor joran.. garam impor bocor ke pasar konsumsi .. akhirnya garam petani tidak ada yg beli,” ujarnya, dikutip dari cuitan @susipudjiastuti pada 6 Oktober 2020.
Baca Juga: Manfaat Jahe, Rempah Indonesia Yang Bisa Mencegah Kanker
