Network
"Seharusnya seluruh kepala daerah di kawasan Jabodetabek menyinergikan kebijakan penanganan Covid-19. Misalnya dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Jabodetabek," ucap Pandu, dilansir Portal Surabaya dari Warta Ekonomi pada Jumat, 9 Oktober 2020.
Pandu menjelaskan bahwa pengetatan PSBB di Jakarta harusnya dijadikan alarm daerah penyangga ibu kota untuk turut serta memperketat kebijakan mereka.
Ia juga mengingatkan, kasus di wilayah penyangga tersebut berpotensi meningkat jika tidak melakukan pembatasan ketat seperti di Jakarta.
"Sebenarnya dengan PSBB, penularan kasus tidak meninggi. Memang belum bisa menurun, tapi penularannya melambat. Tapi akan sulit menekan penularan virus kalau antar-daerah tidak sinergi," kata Pengajar Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) UI tersebut.
Tidak jauh berbeda, hal serupa juga disampaikan Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Abdul Aziz.
Aziz pun menilai pengetatan PSBB dilakukan Jakarta kurang efektif. Hal tersebut disebabkan tidak didukung ileh daerah penyangga seperti Bodetabek.
Baca Juga: Anies Baswedan Berjanji Akan Membahas UU Cipta Kerja Dengan Gubernur Se-Indonesia
Baca Juga: Butir Keberatan di UU Cipta Kerja: Outsourcing adalah Pekerja Seumur Hidup, Simak Penjelasannya
"Daerah sekeliling Jakarta mempunyai kebijakan berbeda. Sehingga, banyak orang Jakarta yang pergi ke daerah-daerah penyangga untuk berkumpul sambil makan-makan. Pergerakan orang keluar masuk tak terkontrol," ucap Aziz.
Pemerintah pusat menurut Aziz, perlu turun tangan membuat satu regulasi penanganan Covid- 19 antara Jakarta dengan wilayah penyangga.
